Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Resmi Mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-undang. Kabar ini menjadi berita yang paling banyak dibaca pada Selasa (18/2).
Tak hanya itu, ada juga berita tentang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menggugurkan pejabat yang bersalah. Berikut ringkasan berita populer di
UU Minerba Disahkan
Pengesahan Undang-Undang Minerba dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 hari ini, Selasa (18/2).
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan beberapa poin perubahan RUU Minerba dari UU sebelumnya.
Lalu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin Rapat Paripurna itu meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir di rapat tersebut.
“Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” kata Adies.
Semua anggota DPR yang hadir di Sidang Paripurna bersama-sama mengatakan setuju, kemudian diikuti dengan ketukan palu oleh Adies Kadir.
Luhut Sarankan Prabowo Melepaskan Pejabat yang Bermasalah
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa membiarkan pejabat yang tidak mendukung kinerja pemerintah akan menghambat kesuksesan Prabowo memimpin Indonesia.
“Saya melaporkan ke Presiden. Saya sudah berkata ke Presiden, Pak, kalau ini tidak bisa Anda tangani, buang saja, Pak,” kata Luhut seraya menirukan ucapannya kepada Prabowo, dalam gelaran Indonesia Economic Summit (IES) oleh Indonesian Business Council (IBC) di Jakarta, Selasa (18/2).
“Mengapa harus mempertahankan orang yang mengakibatkan masalah di pemerintahan? Jika tidak, Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan, Pak Presiden,” katanya.
