PasarModeRn.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi bertemu dengan daftar nama penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk membahas tentang alokasi hibah untuk organisasi. Ia terkejut ketika mendapatkan laporan dari bawahannya mengenai alokasi hibah dari APBD Jabar 2025.
Menurut dia, ada ketidakadilan dalam pembagian dana bantuan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam ke organisasi kepemudaan. Dia berpikir, mengapa bantuan yang diberikan sangat tidak seimbang.
“Sekarang, bantuan organisasi seperti kepemudaan, seperti organisasi Pramuka dan lain-lain. Untuk KNPI, Rp 5,5 miliar, Kwartir Pramuka, Rp 4,8 miliar, dan yang lainnya terkait kepemudaan, Rp 200-an juta,” kata Dedi dalam tanggapan atas anak buahnya yang dikutip dari channel Youtube pribadinya di Jakarta, Ahad (2/2/2025).
Dia berasa aneh mengapa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menerima sumberdaya segar tertinggi. Sementara itu, Dedi mendapatkan laporan, Muhammadiyah malah tidak menerima sumberdaya segar dari Pemprov Jabar.
“Miriplah rasionya, PNWI Rp 1,7 miliar, KNPI Rp 5 miliar, Pramuka Rp 4 miliar. Persis Rp 500 juta, Muhammadiyah tidak mendapatkan sebagian apa,” kata Dedi sambil tersenyum kecil. Dia heran mengapa, pembagian bantuan uang kas hibah terkesan tidak sistematis.
Dia juga mengkritik Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) mendapatkan hibah sejumlah Rp 3,1 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam (Persis) di Jabar, anggota BKPMI sangat sedikit dibandingkan ketiga ormas Islam tersebut. Menurutnya, ketiga ormas Islam itu mengurus banyak sekali umat, namun malah hanya mendapatkan jumlah hibah yang sedikit. Bahkan, Pemprov Jabar tidak menetapkan alokasi hibah untuk Muhammadiyah Jabar.
Bantuan BKRMI lebih besar daripada Persis, ini persis organisasi yang lebih besar dan diakui lembaganya. Banyak, dapat 3,1 miliar? Pikir-pikir, BKRMI bukan ormas seperti NU, Muhamadiyah, atau Persis, organisasi Islamität ya, ya lembaganya, ya mendapatkan bantuan lebih besar dari Persis, bahkan Muhammadiyah nihil, lebih besar daripada NU,” kata Dedi heran.
Toko pidato mantan bupati Purwakarta itu ajak pula anak buahnya untuk merevisi nilai hibah tersebut. Menurutnya, bantuan yang beliau cucurkan untuk organisasi bukanlah berdasarkan ketentuan yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Dedi ajak mereka yang menyusun anggaran untuk membuat bobot organisasi yang menerima hibah agar terkesan lebih adil.
“Saya tidak mengulas, ini dari sisi rasionalitas tidak rasional. Buatlah perbandingan, organisasi keagamaan jumlah pengikut banyak, bantuanannya lebih besar, jika menggunakan bobot perhitungan jumlah anggota,” kata Dedi.
Dalam percakapan itu, terungkap Pemprov Jabar mengalokasikan bantuan kepada 134 lembaga dan organisasi yang sudah diverifikasi. Termasuk juga Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) mendapatkan bantuan sebesar Rp 9 miliar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar hanya Rp 700 juta.
Dedi juga menemukan laporan mengenai dana hibah, total hingga Rp 151 miliar yang disalurkan oleh Pemprov Jabar ke lembaga dan organisasi yang belum terverifikasi. Dia berharap jajarinya berhasil mengalokasikan dana itu untuk program yang lebih bermanfaat.
