Penutupan Ratusan Dapur Makan Bergizi Gratis di Sumatra Utara
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil keputusan untuk menutup 252 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatra Utara. Penutupan sementara ini berlaku mulai tanggal 9 Maret 2026. Keputusan ini dilakukan karena sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menjelaskan bahwa penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyatakan bahwa semua SPPG yang beroperasi harus memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.
“Penutupan sementara ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito.
BGN memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
Adapun, provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak adalah Sumatera Utara (Sumut) dengan 252 dapur, disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur. Sementara itu, dapur MBG di Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat sudah memiliki SLHS.
Wajibkan SPPG Posting Menu di Media Sosial
BGN juga membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kepercayaan wali murid terhadap MBG. Aturan ini meminta SPPG untuk mempublikasikan menu makanan sebagai bentuk transparansi dan menerima kritik dari masyarakat.
Foto dan video menu makanan akan dipublikasi di media sosial masing-masing SPPG. Ke depan, seluruh SPPG harus memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi terbuka dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengetahui secara langsung standar layanan yang diberikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sonny Sonjaya, menjelaskan bahwa BGN telah memerintahkan seluruh SPPG untuk membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat. “SPPG juga wajib mengupload menu makanan, kadar gizi, serta harga. Apabila tidak sesuai masyarakat bisa protes, itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan apabila terdapat layanan yang dinilai belum sesuai dalam program MBG, bahkan boleh untuk diviralkan.
Sebelumnya Tutup 43 SPPG dan Buka Pengaduan
Sebelumnya, BGN resmi menutup sebanyak 43 SPPG karena menyajikan menu MBG yang tidak sesuai standar. Termasuk SPPG Serdang Bedagai Sei Rampah, Sumatera Utara (Sumut). BGN menyampaikan penutupan ini berdasarkan hasil sidak ke sejumlah lokasi yang dilaporkan masyarakat menyediakan menu Ramadhan tidak sesuai standar.
Dari 24.000 SPPG yang sekarang sudah beroperasi, jika MBG yang diterima dinilai tidak layak, penerima manfaat atau orangtua penerima manfaat berhak menuntut perbaikan kualitas langsung ke SPPG masing-masing atau ke BGN melalui hotline 127, dan WA 0811-1000-8008.
SPPG di Padangsidimpuan Ditutup Imbas Roti Berjamur
Sehari usai pengumuman BGN, daftar SPPG yang ditutup kembali bertambah. SPPG di Kota Padangsidimpuan dihentikan operasionalnya pada Rabu (4/3/2026), setelah temuan roti berjamur yang viral pekan lalu. Hal tersebut sesuai Surat Keputusan Badan Gizi Nasional di Jakarta yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 BGN, Dr. Harjito, SSTP, MSi.
Surat bernomor 693/D.TWS/03/2026 tertanggal 4 Maret 2026 pada poin pertama menerangkan bahwa Pemberhentian Operasional Sementara SPPG Padangmatinggi Lestari Provinsi Sumatera Utara terkait temuan makan tidak layak atau roti berjamur pada menu MBG.
Dengan temuan tersebut di atas, dihentikan operasionalnya sampai dengan terpenuhinya tenaga Pengawas Gizi serta infrastruktur yang sesuai standar. Kepala Dinas Pendidikan, Ahmad Rizky Hariri Hasibuan, mengimbau orangtua proaktif untuk menyampaikan tentang MBG yang diterima anak-anaknya di sekolah dan jika menemukan adanya kejanggalan untuk menyampaikannya kepada Satgas MBG.
Adapun penutupan SPPG itu terjadi setelah viralnya menu roti berjamur di SD Negeri 2 Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Kejadian MBG roti berjamur berawal pada Senin (23/2/2026). Saat itu, petugas dari dapur MBG membagikan sekitar 500 siswa. Dalam paket makanan itu terdapat roti kemasan yang sebagian sudah dalam kondisi berjamur.
Berdasarkan keterangan salah seorang guru, roti tersebut sempat dibagikan kepada siswa. Namun setelah diketahui sebagian dalam kondisi tidak layak konsumsi, pihak sekolah langsung mengambil langkah cepat dengan menarik kembali roti tersebut.
Setelah kejadian menu MBG roti berjamur, siswa SD Negeri 2 Padangmatinggi mendapat jatah ubi rebus, Selasa (24/2/2026). Menu ini pun mendapat keluhan dari para siswa dan guru, sebab ubi rebus yang dibagikan dianggap terlalu keras.
Kepala SPPG Padangmatinggi, Ilham Ramadhan, mengakui memang ada roti berjamur yang sempat dibagikan ke SD Negeri 2 Padangmatinggi. “Iya, kami akan mendistribusikan kembali roti pada hari Jumat ke sekolah,” jawab Ilham singkat.
