JAKARTA, PasarModern.com – Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menyoroti kebocoran dana dan waktu yang kerap terjadi dalam penanganan pasca bencana.
Azis mengatakan, jika hal tersebut dibiarkan, maka penanganan bencana hanya ramai di meja rapat, sedangkan pelaksanaan di lapangannya minim.
Mulanya, Azis menuturkan, yang namanya bencana itu tidak menunggu rapat selesai.
“Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita,” kata Azis, kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Azis mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet kemarin, bencana Sumatera telah masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi.
Prabowo disebut akan membentuk satgas atau badan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana Sumatera.
“Saya orang mesin. Maka saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi, dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi,” ujar dia.
“Akibatnya, korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah,” tegas dia.
Azis mengingatkan bahwa satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel yang bikin kerja berbelit.
Dia menyebut, satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah.
“Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur. Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja, sedikit kerja, seolah-olah masalah beres,” kata Azis.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan ‘semua kerja’, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat,” sambung dia.
Lalu, Azis menyarankan agar ada satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek.
Selanjutnya, kata dia, harus ada target waktu dan standar kerja mengenai kapan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), sekolah, dan layanan kesehatan bisa pulih.
Azis mendorong pemerintah untuk membangun sesuatu yang lebih tangguh, sehingga tidak mengulang desain yang sama, lalu menunggu bencana datang di kemudian hari.
“Presiden sudah memberi arah, harus cepat, terkendali, dan masuk ke pemulihan dengan kelembagaan yang lebih baik dalam menghadirkan kepemimpinan lapangan yang solid dan kompak. Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita semua, terutama daerah, berani tidak mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup kebocoran waktu, kebocoran koordinasi, dan kebocoran tanggung jawab?” kata Azis.
Azis percaya, jika satgas tersebut dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi proyek, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga.
Namun, dia meyakini ini bukan tugas mudah, di mana satgas akan bertanggung jawab untuk banyak hal, termasuk menjawab kondisi riil di lapangan, yang mana banyak daerah belum terjangkau bantuan.
“Beberapa hal sangat dibutuhkan segera antara lain, pendistribusian air bersih, bantuan logistik sembako dan kebutuhan sehari-hari, pengaktifan sanitasi, pemulihan tata kota, mengangkat lumpur agar transportasi logistik bisa berjalan lancar, bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan di setiap desa, pengaktifan arus listrik secara merata tiap kecamatan, pemulihan telekomunikasi, membuat tempat tinggal sementara minimal 2 titik per desa lengkap dengan dapur umum,” papar dia.
“Bahan bakar sangat dibutuhkan berkaitan untuk distribusi logistik dari pusat titik bantuan ke titik bantuan di pelosok, karena saat ini bahan bakar langka. Bahkan, kalaupun ada yang jual eceran di jalur provinsi, harganya sudah mencapai 5 kali lipat dari harga normal. Beberapa titik di sekitar Aceh misalnya membatasi pengisian BBM roda 4 hanya Rp 200.000,” lanjut Azis.
Sementara itu, Azis menyebut semua pihak harus mendukung Prabowo dalam melakukan eksekusi yang rapi dan cepat.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Prabowo memastikan terus memantau situasi penanganan pasca banjir dan longsor di sana.
“Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
