RUBLIK DEPOK – Di tengah krisis banjir yang melanda Aceh Selatan sejak akhir November 2025, kritik tajam datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto terhadap Bupati Mirwan MS yang memilih berangkat umrah justru saat bencana sedang memuncak. Bima Arya menilai tindakan itu sebagai kesalahan fatal, karena seorang kepala daerah seharusnya berada di garis depan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pernyataan ini disampaikan Bima Arya usai menghadiri laporan kinerja Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025, yang sekaligus menjadi sorotan atas tanggung jawab pemimpin lokal dalam menghadapi musibah. Dengan banjir yang telah menewaskan puluhan orang dan merendam ribuan rumah, absennya bupati dianggap memperburuk situasi, di mana koordinasi cepat sangat dibutuhkan untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan. Kritik ini bukan hanya sekadar teguran, tapi juga pengingat bagi seluruh kepala daerah agar prioritaskan rakyat di atas agenda pribadi, terutama di musim hujan yang rawan bencana seperti sekarang.
Kejadian ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta Kemendagri untuk memproses Bupati Mirwan, menyusul laporan bahwa ia sedang menunaikan ibadah umrah di tengah darurat banjir. Bima Arya menekankan bahwa sebagai koordinator Forkopimda, bupati memiliki otoritas utama untuk memimpin operasi darurat bersama kapolres dan dandim, termasuk memobilisasi sumber daya lokal seperti relawan dan peralatan evakuasi. Tanpa kehadiran pemimpin utama, proses pengambilan keputusan bisa terhambat, yang pada akhirnya memperpanjang penderitaan masyarakat. Selain itu, ini menjadi contoh buruk di tengah upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan bencana nasional, di mana arahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi cuaca ekstrem telah disebarkan sejak lama. Bima Arya juga menyiratkan bahwa partai politik sebagai pembina kader harus lebih ketat dalam mengawasi anggotanya, agar kejadian serupa tidak terulang dan merusak citra pemerintahan.
Meski demikian, Bima Arya tidak ingin terburu-buru dalam memberikan sanksi, karena proses pemeriksaan sedang berlangsung oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada bupati, tapi juga melibatkan aparatur daerah terkait, termasuk sumber pembiayaan perjalanan umrah tersebut—apakah dari anggaran pribadi, dinas, atau sumber lain yang berpotensi melanggar aturan. Ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau dana publik, yang bisa menambah lapisan masalah hukum di tengah bencana. Dengan banjir yang masih menyisakan trauma bagi warga Aceh Selatan, seperti hilangnya mata pencaharian petani dan nelayan akibat lahan tergenang, kritik ini diharapkan menjadi momentum untuk reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap keadaan darurat.
Kritik Tajam dari Wamendagri
Bima Arya, yang dikenal sebagai mantan Wali Kota Bogor dengan rekam jejak tegas dalam penanganan bencana, tidak ragu menyebut absennya Bupati Mirwan sebagai tindakan fatal yang bisa berdampak luas. Ia menjelaskan bahwa dalam struktur Forkopimda, bupati adalah ujung tombak koordinasi, yang bertanggung jawab atas langkah-langkah awal seperti pendirian posko darurat, distribusi logistik, dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Tanpa kehadirannya, ada risiko kekosongan kepemimpinan yang bisa memperlambat respons, seperti yang terlihat dalam banjir Aceh Selatan di mana akses jalan terputus dan bantuan terlambat sampai ke desa-desa terpencil. Pernyataan Bima ini juga didasari pada pengalaman pribadinya, di mana ia pernah menghadapi banjir di Bogor dan memahami betapa krusialnya kehadiran pemimpin untuk menjaga moral tim penanggulangan.
Lebih lanjut, Bima Arya mengungkapkan bahwa Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan imbauan langsung untuk tetap siaga menghadapi potensi bencana. Peringatan ini semakin intens setelah BMKG merilis prakiraan cuaca ekstrem, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun telah memberikan arahan khusus. Namun, kasus Bupati Mirwan menunjukkan masih ada celah dalam implementasi, di mana pemimpin daerah mungkin mengabaikan prioritas nasional demi agenda pribadi. Ini menjadi pelajaran bagi pimpinan partai untuk memperketat pengawasan, karena kader yang gagal menjalankan tugas bisa merusak reputasi partai secara keseluruhan.
Dalam konteks lebih luas, kritik ini mencerminkan tantangan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana sering kali ada konflik antara kewajiban resmi dan kepentingan pribadi. Bima Arya berharap kasus ini bisa menjadi contoh untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, termasuk melalui aplikasi digital untuk pelaporan kehadiran pejabat selama darurat. Dengan demikian, respons bencana bisa lebih efektif, dan masyarakat tidak lagi merasa ditinggalkan oleh pemimpin mereka di saat-saat kritis.
Proses Pemeriksaan oleh Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Bupati Mirwan MS, dengan fokus pada keberangkatannya umrah di tengah banjir. Bima Arya menyatakan bahwa proses ini diharapkan berjalan cepat, mengingat informasi awal menunjukkan bupati sudah dalam tahap pemeriksaan sejak Senin pagi. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi apakah perjalanan tersebut benar-benar untuk ibadah umrah, siapa saja yang ikut serta, dan dari mana sumber pembiayaannya—apakah dari APBD, sponsor, atau dana pribadi. Hal ini krusial untuk mendeteksi potensi pelanggaran etik atau hukum, seperti penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan bencana.
Tidak hanya bupati yang diperiksa, tapi juga aparatur pemerintahan daerah terkait, termasuk sekretaris daerah dan kepala dinas yang mungkin terlibat dalam persetujuan perjalanan. Bima Arya menekankan bahwa pemeriksaan ini memerlukan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan bukti lengkap, seperti dokumen perjalanan, laporan keuangan, dan saksi mata. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi bisa berkisar dari teguran hingga pencopotan jabatan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi korupsi.
Dalam upaya transparansi, Kemendagri berencana merilis hasil pemeriksaan secara terbuka, agar menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. Bima Arya yakin bahwa dengan mekanisme ini, akuntabilitas pemimpin lokal bisa ditingkatkan, terutama di wilayah rawan bencana seperti Aceh yang sering dilanda banjir musiman. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memproses kasus ini secara tegas, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pemeriksaan ini diharapkan selesai dalam waktu singkat, mengingat urgensi bencana yang masih berlangsung, di mana korban banjir masih membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah daerah.
Dampak Banjir dan Tanggung Jawab Pemimpin
Banjir di Aceh Selatan telah menyebabkan kerugian besar, dengan puluhan korban jiwa, ribuan rumah terendam, dan infrastruktur seperti jembatan serta jalan rusak parah. Warga di kecamatan seperti Trumon dan Kluet mengalami kesulitan akses bantuan, di mana air bah membawa lumpur dan puing yang menyulitkan evakuasi. Absennya bupati dianggap memperburuk situasi, karena koordinasi darurat menjadi kurang optimal, meskipun wakil bupati dan Forkopimda berusaha mengisi kekosongan. Ini menyoroti betapa pentingnya kehadiran pemimpin untuk memotivasi tim dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Respons dari pemerintah pusat telah datang melalui kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana, di mana ia memerintahkan percepatan rekonstruksi dan distribusi logistik. Namun, kasus Bupati Mirwan menjadi titik lemah, di mana masyarakat merasa dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya melindungi mereka. Kritik dari Bima Arya ini diharapkan mendorong perubahan budaya di kalangan pejabat, agar lebih peka terhadap kondisi rakyat, terutama di daerah tertinggal seperti Aceh Selatan yang bergantung pada pertanian dan perikanan.
Secara nasional, kejadian ini memicu diskusi tentang sanksi bagi kepala daerah yang lalai, dengan ancaman mulai dari teguran hingga pemecatan. Bima Arya menambahkan bahwa partai politik harus aktif dalam pengawasan, agar kadernya tidak menodai nama baik institusi. Dengan demikian, tanggung jawab pemimpin tidak hanya administratif, tapi juga moral terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
Kontroversi umrah Bupati Mirwan telah menjadi topik hangat di media sosial, dengan tagar seperti #BupatiUmrahBanjir menjadi trending dan memicu kemarahan netizen. Banyak yang menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakpedulian, terutama ketika korban banjir kesulitan mendapatkan makanan dan obat-obatan. Namun, ada juga yang membela dengan alasan ibadah adalah hak pribadi, meskipun timing-nya dipertanyakan. Bima Arya, dalam pernyataannya, tetap netral tapi tegas, menekankan bahwa prioritas utama adalah penanganan bencana, bukan agenda individu.
