Presiden Prabowo Akan Menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 Tokoh
Pada hari ini, 10 November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh yang dianggap memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Soeharto, mantan presiden ke-2 Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para pemimpin dan tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar dalam membangun Indonesia. Ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sepihak oleh presiden, melainkan melalui proses kajian yang panjang dan melibatkan berbagai pihak.
Proses Penyusunan Daftar Penerima Gelar
Sebelumnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) telah melakukan penyeleksian terhadap 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional tahun ini. GTK adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti dan menilai usulan nama-nama tokoh yang dianggap berjasa bagi negara, sebelum diajukan kepada Presiden untuk disetujui.
Proses pengusulan nama-nama calon pahlawan nasional dimulai dari masyarakat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Tim ini bekerja di tingkat provinsi dan menilai usulan dari daerah masing-masing. Setelah disetujui oleh bupati atau wali kota, berkas usulan kemudian diteruskan ke gubernur untuk disahkan dan dikirim ke Kementerian Sosial.
Beberapa nama yang menjadi perhatian publik antara lain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, aktivis buruh perempuan Marsinah yang gugur memperjuangkan hak-hak pekerja pada 1990-an, serta tokoh-tokoh lain seperti Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
Keterlibatan Presiden dan Tokoh Negara
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo tidak mengambil keputusan secara sepihak. Dalam proses finalisasi, ia menerima berbagai masukan dari tokoh dan lembaga negara seperti Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR. Karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden itu sudah melalui berbagai masukan,” ujar Prasetyo.
Kontroversi Terhadap Pemberian Gelar kepada Soeharto
Meski demikian, keputusan memasukkan nama Soeharto sebagai salah satu penerima gelar menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Lebih dari 500 aktivis dan akademisi sebelumnya telah menandatangani pernyataan penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut.
Salah satu penolakan tegas datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan tokoh pesantren asal Rembang, Jawa Tengah. Dalam pernyataannya, Gus Mus menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional.
Menurut Gus Mus, banyak peristiwa di masa Orde Baru yang menimbulkan penderitaan bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama. Ia menyebut banyak ulama dan kiai mengalami perlakuan tidak adil, bahkan sebagian menjadi korban kekerasan.
Gus Mus juga menuturkan bahwa KH Sahal Mahfudh, salah satu tokoh NU terkemuka, pernah didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai. “Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” ujarnya.
Bagi Gus Mus, mendukung pemberian gelar kepada Soeharto berarti mengabaikan sejarah kelam masa Orde Baru. Ia juga mengingatkan tragedi di Losarang, Indramayu, pada Pemilu 1971—basis kuat Partai NU—di mana warga mengalami intimidasi dan kekerasan politik.
Dukungan dan Perspektif Lain
Namun di sisi lain, dukungan terhadap pemberian gelar ini juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka menilai jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi tidak bisa diabaikan begitu saja.
Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, sejak 1967 hingga 1998, dan dianggap membawa negara keluar dari krisis ekonomi serta politik pada awal masa pemerintahannya.
Golkar, partai yang menjadi kendaraan politik utama Soeharto, juga menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo. Menurut mereka, Soeharto memiliki jasa besar dalam memperkuat pemerintahan dan pembangunan nasional.
Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November memiliki makna simbolis. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, mengenang perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1945.
