Perdebatan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Ketua Pusaka, Ronny Setiawan, menilai penilaian terhadap Soeharto harus objektif dan berkeadilan sejarah. Ia memahami luka sejarah keluarga Soekarno, namun menilai penolakan berbasis emosi pribadi tidak seharusnya jadi dasar penilaian kebangsaan. Ia menyebut Soeharto telah membawa Indonesia pada masa stabilitas dan pembangunan, meski tak lepas dari sisi kelam kekuasaan. Ronny mengingatkan pentingnya rekonsiliasi nasional agar bangsa tidak terus terjebak dalam dendam politik masa lalu.
PasarModern.com, JAKARTA –
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto kian berpolemik. Pro dan kontra disampaikan sejumlah tokoh nasional atas pemberian penghormatan tersebut. Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka), Ronny Setiawan angkat bicara. Dirinya menilai pemberian gelar pahlawan itu seharusnya dipandang secara objektif dan berkeadilan sejarah. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menilai pemimpinnya secara utuh, tidak hanya dari luka masa lalu, melainkan juga dari jasa dan kontribusi yang nyata bagi negara,” kata Rony dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (9/11/2025). Ia mengungkapkan Soeharto adalah bagian dari sejarah besar Indonesia yang telah membawa negara ini melalui masa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi selama lebih dari tiga dekade. Meski kepemimpinannya tidak luput dari kontroversi, jasa dan kontribusinya terhadap fondasi pembangunan nasional tidak bisa diabaikan begitu saja. “Bangsa ini perlu berdamai dengan sejarahnya sendiri. Menghargai Soeharto bukan berarti melupakan sisi gelap masa lalu, melainkan mengakui bahwa beliau adalah bagian dari perjalanan panjang republik ini,” tambahnya.
Ronny juga menilai bahwa penolakan atas dasar dendam atau luka personal justru dapat memperpanjang polarisasi sosial dan politik yang tidak produktif bagi generasi penerus. Menurutnya, Indonesia harus mulai membangun tradisi politik kenegarawanan, di mana para pemimpin menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau emosi pribadi. “Setiap pemimpin besar, termasuk Soekarno dan Soeharto, memiliki sisi terang dan sisi kelam. Namun keduanya tetap tokoh penting yang membentuk karakter Indonesia modern. Kita tidak boleh mewariskan dendam, melainkan keteladanan dalam menghargai perjuangan setiap anak bangsa,” tegasnya.
Ronny mengajak semua pihak, termasuk partai politik dan elemen masyarakat sipil, untuk menjadikan momentum perdebatan ini sebagai pelajaran moral tentang kedewasaan politik dan kebangsaan. “Partai politik seharusnya menjadi teladan dalam menebarkan semangat rekonsiliasi dan persatuan. Jangan justru membiarkan perbedaan sejarah menjadi alasan untuk memperuncing konflik lama,” ujarnya. Ia berharap agar bangsa Indonesia tidak terus berkutat pada luka masa lalu, melainkan melangkah maju dengan semangat saling menghargai dan membangun masa depan bersama. “Sudah saatnya semua pemimpin nasional, baik yang masih aktif maupun yang telah wafat, diingat sebagai negarawan, bukan sekadar tokoh partai atau simbol masa lalu. Hanya dengan cara itu kita benar-benar menjadi bangsa yang dewasa,” pungkasnya.
Pendapat Lain dari Tokoh Media Sosial
Pendapat lainnya diutarakan Pegiat Media Sosial sekaligus seorang praktisi Teknologi Informasi, Ainun Najib. Lewat status twitter atau X pribadinya @ainunnajib pada Sabtu (2/11/2025), dirinya mengutarakan pendapatnya. Menurutnya, apabila Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sudah sepantasnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dinobatkan sebagai Pahlawan Super Nasional. “If President Soeharto becomes National Hero, then President Joko Widodo should become National Superhero. (Jika Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo harus menjadi Pahlawan Super Nasional)” tulisnya sembari mengunggah gambar Jokowi mengenakan pakaian pahlawan super mirip Superman. Postingan Ainun Najib pun ditanggapi ramai masyarakat. Unggahan itu memicu reaksi beragam. Sebagian besar menjadikan statusnya hanya sebagai lelucon dan candaan hingga komentar sinis yang menyeret nama Jokowi dalam sejumlah kontroversi.
Pembagian Pandangan dari Tokoh Agama
Sejumlah tokoh agama terpecah dalam wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Diketahui Soeharto masuk nominasi tokoh nasional yang digadang-gadang akan diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025 mendatang. Wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap pemimpin Orde Baru itu lantas membuat kontroversi dan gaduh di masyarakat. Pasalnya opini masyarakat terpecah dengan para pendukung rezim Soeharto dan korban rezim Soeharto. Belum lagi status Soeharto yang pernah menjadi terdakwa korupsi pasca 1998 namun batal disidangkan karena kondisi kesehatan dan meninggal dunia. Bukan hanya masyarakat yang terpecah belah, sejumlah tokoh agama juga ternyata saling berbeda pendapat.
Dukungan dari Presiden Jokowi
Dukungan terhadap wacana Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi juga memberikan dukungan yang sama terkait wacana serupa terhadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Jokowi menilai keduanya memiliki jasa besar bagi bangsa. “Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” jelas Jokowi, Kamis (6/11/2025). Pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk penghormatan terhadap sosok yang pernah memimpin Indonesia. Selain itu Jokowi juga menyoroti bahw setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. “Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” ujarnya. Meski demikian, usulan gelar Pahlawan Nasional tidak bisa sembarangan dan harus mengikuti mekanisme. “Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” katanya. “Saya kira kita menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur bagi bangsa dan negara ini,” lanjutnya.
Penolakan dari Megawati
Berbeda dengan Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan gelar tersebut, dengan menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa. “Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati dalam pidatonya pada seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Daftar 24 Calon Pahlawan Nasional
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengatakan dari 49 nama yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional pada tahun 2025 ini, pihaknya sudah menyeleksi menjadi 24 nama saja yang menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini. Sebelumnya 49 nama yang diusulkan itu terdiri dari 40 nama calon pahlawan nasional usulan yang dianggap telah memenuhi syarat, ditambah 9 nama usulan dari periode sebelumnya (carry over). Dari total nama tersebut, kata Fadli, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan menyeleksinya sehingga menjadi 24 nama yang bisa menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini. “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi, mungkin bisa menjadi prioritas,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Rabu. Namun, politikus Partai Gerindra itu enggan mengonfirmasi apakah Presiden ke-2 Soeharto masuk dalam daftar prioritas 24 nama itu. “Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto sudah tiga kali bahkan diusulkan ya,” ujar Fadli Zon kepada awak media, Rabu (5/11/2025). Fadli Zon mengatakan 24 nama calon pahlawan nasional yang menjadi prioritas didasarkan pada kajian dan penelitian. Menurutnya, semua nama tersebut sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni memiliki perjuangan, riwayat hidup dan latar belakang yang jelas, serta sudah diuji secara akademik melalui berbagai tahap. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pemerintah sudah berulang kali mengajukan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional. Akan tetapi, mertua Prabowo tersebut belum juga mendapatkan persetujuan dan gelar. Dia pun tercatat sebagai salah satu dari daftar 20 nama calon pahlawan nasional yang sudah diajukan sejak 2011 hingga 2023. Terdapat tiga kategori dalam pengusulan calon pahlawan nasional 2025, yakni usulan baru 2025; usulan tunda 2024; dan usulan memenuhi syarat diajukan kembali (2011-2023). Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari presiden, ulama hingga buruh. Adapun sejumlah nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional diantaranya Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah. Fadli menyampaikan, 24 nama itu akan diseleksi lebih lanjut sebelum diberikan kepada Presiden Prabowo. Termasuk, katanya nama Gus Dur dan Marsinah yang merupakan simbol perjuangan buruh. “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi, ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga,” ujar Fadli. Fadli menjelaskan, proses pengusulan nama-nama tersebut dimulai dari tingkat terkecil di kabupaten/kota. Berbagai peneliti dan pakar dari berbagai latar belakang mengusulkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi, hingga akhirnya diberikan kepada pemerintah pusat. “Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
