Perkembangan Industri Nikel di Indonesia
Indonesia telah gencar membangun smelter nikel dan mendorong hilirisasi mineral secara masif sejak sekitar satu dekade lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, upaya tersebut kini menghadapi sejumlah tantangan yang memaksa pemerintah untuk meninjau ulang strategi hilirisasi.
Pengembangan industri nikel tidak lepas dari kebutuhan global, terutama untuk industri baja dan bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle). Keseriusan pemerintah dalam hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang mewajibkan perusahaan melakukan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) di dalam negeri.
Tidak ingin main-main, pada tahun 2014 pemerintah menerapkan pelarangan ekspor bijih mineral mentah, termasuk nikel. Tujuannya adalah untuk mendorong investor membangun smelter domestik. Pembangunan smelter pun gencar dilakukan, namun maraknya proyek pembangunan tersebut justru menjadi buah simalakama karena harga nikel kini tertekan.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Cecep Mochammad Yasin, menjelaskan bahwa industri nikel nasional tumbuh ekspansif dengan pembangunan sejumlah smelter baru dan peningkatan produksi dari berbagai produk turunan seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel-based cathode (NFC).
Namun, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan persoalan baru berupa potensi oversuplai dan tekanan harga di pasar global. Saat ini, rata-rata harga nikel turun ke level US$15.000 per ton, angka yang anjlok sekitar 40% dibandingkan 7 tahun lalu.
“Beberapa hal yang menjadi tantangan adalah harga nikel itu sendiri yang saat ini tertekan di kisaran US$15.000 per ton. Ini salah satu sinyal adanya kelebihan pasokan,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Perkembangan Industri Baterai EV Tak Sesuai Ekspektasi
Di sisi lain, Cecep menyebut bahwa pemerintah juga dihadapkan pada dinamika pengembangan industri baterai nasional. Saat ini, Indonesia mendorong penguatan industri baterai berbasis nikel, yakni NFC. Namun, pasar global masih didominasi oleh teknologi baterai lithium iron phosphate (LFP), yang dinilai memiliki biaya produksi lebih rendah.
Meski LFP lebih murah, pemerintah tetap ingin menonjolkan dan memperkuat industri nikel berbasis NFC. Beberapa negara seperti Australia bahkan telah menghentikan operasi tambang nikel karena harga yang tidak lagi kompetitif. Menurut Cecep, kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan tata kelola dan kebijakan industri tambang di dalam negeri agar lebih adaptif terhadap dinamika global.
Kementerian ESDM juga melakukan penyederhanaan perizinan lewat digitalisasi. Pengusaha kini dapat mengajukan izin hingga perpanjangan RKAB melalui aplikasi MinerbaOne.
Arah Kebijakan Hilirisasi Perlu Ditinjau Ulang
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Abra Talattov mengingatkan pemerintah perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi mineral nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, euforia terhadap prospek hilirisasi mineral dalam beberapa tahun terakhir berisiko menimbulkan guncangan baru bagi sektor industri. Lonjakan investasi smelter yang cukup agresif tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.
Hal ini tercermin dari fenomena shutdown sejumlah smelter pada tahun ini akibat harga nikel global yang anjlok dan permintaan yang melemah. Berdasarkan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), setidaknya terdapat empat smelter besar investasi dari China di wilayah Sulawesi yang menyetop sebagian atau total lini produksinya.
Empat smelter yang dimaksud yaitu PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang mengurangi 15-20 lini produksi nikel sejak awal 2024. Sepanjang tahun lalu, tercatat 28 smelter ditutup di berbagai wilayah, paling banyak dari PT GNI. Lalu, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menghentikan beberapa lini baja nirkarat dan jalur cold rolling sejak Mei 2025. PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe yang mengurangi kapasitas produksi, meski datanya tidak menyebutkan jumlah lini spesifik. Terbaru, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang disebut telah mengurangi kapasitas agregat dan menghentikan operasional sementara sejak 15 Juli 2025.
Abra menilai, tutupnya sejumlah smelter dipicu oleh kelebihan pasokan nikel di pasar global yang dipicu oleh produksi besar-besaran dari Indonesia. “Kita perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi sektor mineral. Roadmap hilirisasi seharusnya dibuat dengan konteks yang lebih terarah,” ujarnya.
Perlunya Hilirisasi Tahap Lanjut
Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengkritik pola hilirisasi nikel yang justru membuat Indonesia terjebak sebagai eksportir produk setengah jadi atau intermediate seperti NPI. Akibatnya, Indonesia sebagai eksportir terbesar justru menghadapi risiko pelemahan harga yang signifikan.
“Kita terlalu jorjoran dalam memproduksi nikel yakni NPI dan nickel matte. Kita ekspor produk nikel setahun kurang lebih 2 juta ton, sedangkan negara-negara lain paling 350.000 ton,” papar Sugeng.
Ke depan, Sugeng menegaskan Indonesia harus melampaui fase produk intermediate dan langsung menuju hilirisasi tahap lanjut. Selain baterai kendaraan listrik, Indonesia juga harus mengembangkan battery energy storage system (BEST) serta mempersiapkan komoditas masa depan seperti tanah jarang (rare earth) yang menurutnya telah menjadi alat leverage dalam percaturan geopolitik global.
