Perpres Ojol: Tantangan dan Peluang bagi Industri Transportasi Daring
PT GoTo Gojek Tokopedia, Grab Indonesia, dan Maxim memberikan respons terkait wacana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur sektor transportasi daring, termasuk ojol. Rencana ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi industri ini.
GoTo Gojek Tokopedia Mendukung Regulasi yang Seimbang
Direktur Public Affairs and Communications GoTo Gojek Tokopedia, Ade Mulya, menyatakan bahwa rencana pemerintah menciptakan Perpres Ojol merupakan langkah penting dalam membangun fondasi regulasi yang menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi. Menurutnya, perusahaan siap berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres, baik melalui forum formal maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait.
GoTo Gojek Tokopedia berharap aturan yang akan dibuat dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi taksi online dan ojol, ruang inovasi teknologi, serta daya saing industri. Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak, baik mitra, pelanggan, dan pelaku industri, dapat tumbuh bersama.
Grab Berharap Regulasi Menghargai Model Kemitraan
Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah dalam menyiapkan Perpres yang fokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan.
Menurut Tirza, model hubungan bisnis ini telah terbukti memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dia juga mencontohkan pengalaman di beberapa negara yang telah menerapkan klasifikasi status karyawan, seperti Spanyol, Swiss, dan Inggris, di mana jumlah mitra aktif berkurang drastis.
Grab berharap rancangan Perpres yang sedang disusun pemerintah dapat mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan, keberlanjutan, dan fleksibilitas. Untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, Grab meluncurkan berbagai inisiatif, seperti:
- Perlindungan sosial dan asuransi kerja: Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan akses perlindungan sosial.
- Layanan darurat 24 jam: Melalui kanal Grab Respon Cepat (GERCEP).
- Pelatihan dan pengembangan diri: Program GrabAcademy.
- Fasilitas kesejahteraan mitra: Melalui GrabBenefits.
- Program pendidikan: GrabScholar memberikan beasiswa kepada pelajar di Indonesia.
Maxim Berharap Proses Penyusunan Regulasi Inklusif
Maxim Indonesia masih menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait proses penyusunan Perpres ojol. Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, berharap proses penyusunan regulasi ini dapat dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan penyedia layanan e-hailing.
Menurut dia, pelibatan semua pihak penting untuk menciptakan regulasi yang berimbang dan berkelanjutan. Maxim siap berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan dari perspektif industri demi mewujudkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.
Pemerintah Targetkan Perpres Ojol Rampung Akhir Tahun Ini
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Perpres yang mengatur sektor transportasi daring seperti ojol. Utamanya, perlindungan teman-teman ojol. Sekretariat Negara sudah menerima draf Perpres ojol tersebut, dan akan melanjutkan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah menargetkan Perpres Ojol dapat diselesaikan dalam waktu dekat, atau bahkan sebelum akhir tahun ini. Pembahasan aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang perlu disepakati bersama perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna menyampaikan bahwa pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi. Ia menilai profesi pengemudi ojol memiliki dampak luas terhadap perekonomian rakyat, dengan sekitar dua juta pelaku UMKM saat ini mengandalkan layanan ojol untuk mendukung kegiatan jual-beli.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai layanan ojol turut menjadi penopang ekonomi digital dan memberikan lapangan kerja bagi sekitar enam juta orang. “Kami ingin lapangan kerja ojol ini terjamin,” ujar Prabowo.
