Polemik Dana Mengendap di Pemprov Jabar: Sekda Herman Suryatman Siap Mundur
Polemik dana mengendap sebesar Rp4,1 triliun di Provinsi Jawa Barat kini menjadi sorotan utama. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti tidak jujur dalam menjelaskan keberadaan dana tersebut. Hal ini disampaikan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantangnya untuk jujur dalam menjawab pertanyaan tentang kondisi keuangan Pemprov Jabar.
Penjelasan Herman Suryatman dan Perintah Gubernur
Menurut laporan yang dilansir oleh berbagai media, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana mengendap di bank milik Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun. Namun, hal ini dibantah oleh Dedi Mulyadi. Ia meminta Herman Suryatman untuk menjelaskan secara transparan apakah ada uang lain selain yang tercatat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Dalam rapat, Dedi Mulyadi bertanya kepada Herman Suryatman, “Tanggal 15 Oktober, uang kita ada berapa?” Herman menjawab, “Rp2,62 triliun di RKUD, Pak.” Ketika ditanya apakah ada uang lain selain itu, Herman dengan tegas menjawab bahwa tidak ada uang lain selain yang tercatat di RKUD.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak segan memecat Herman jika terbukti berbohong. “Kalau kemudian nanti di BI ternyata tanggal 15 Oktober ada uang Rp4,1 triliun, berarti Bapak berbohong sama saya, berbohong juga pada rakyat Jabar. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan,” kata Dedi.
Herman Suryatman merespons dengan tegas, “Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri.”
Latar Belakang Herman Suryatman
Herman Suryatman lahir di Sumedang pada 11 November 1970. Ia dilantik sebagai Sekda Jawa Barat pada 1 April 2024 oleh Penjabat Gubernur Bey Triadi Machmudin. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Sumedang pada 20 September 2023. Herman dikenal sebagai tangan kanan Gubernur Dedi Mulyadi karena memiliki chemistry kuat dengan sang gubernur.
Sebelum menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sumedang, Herman pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Sumedang. Ia juga pernah bekerja di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik serta Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur.
Herman juga memiliki latar belakang militer. Ia pernah menjabat sebagai Perwira Pertama di Korem 163/Wirasatya, Kodam IX/Udayana, Bali, pada 1992. Setelah itu, ia bertugas sebagai Perwira Intelijen Kodim 1619/Tabanan, Kodam IX/Udayana, Bali, pada 1993-1994.
Harta Kekayaan Herman Suryatman
Berdasarkan laporan LHKPN KPK, total harta kekayaan Herman Suryatman yang dilaporkan pada 5 Februari 2025 tercatat sebesar Rp5.456.520.830. Mayoritas kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp4.125.000.000, yang terletak di wilayah Sukabumi.
Selain itu, Herman juga memiliki kendaraan seperti mobil Nissan Juke Jeep tahun 2011 senilai Rp135.000.000 dan satu unit sepeda motor Yamaha tahun 2015 senilai Rp7.500.000. Ia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp1.631.947.630, serta utang sebesar Rp307.926.800.
Berikut rincian harta kekayaan Herman Suryatman:
- Tanah dan Bangunan: Rp4.125.000.000
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp142.500.000
- Kas dan Setara Kas: Rp1.631.947.630
- Utang: Rp307.926.800
Kesalahan Pengelolaan Keuangan oleh Gubernur Dedi Mulyadi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Menurut data bank sentral, dana mengendap di bank milik Pemprov Jabar mencapai Rp4,17 triliun. Dedi Mulyadi membantahnya dan menantang Purbaya untuk membuktikan.
Namun, setelah melakukan safari ke berbagai instansi, Dedi akhirnya mengakui bahwa data yang dipaparkan Purbaya benar. Ia menyatakan bahwa dana tersebut telah terserap untuk belanja daerah, termasuk gaji pegawai, proyek, dan biaya operasional.
Meski demikian, Purbaya mengungkap bahwa penyimpanan uang dalam bentuk giro justru lebih merugikan karena bunga yang lebih rendah. Ia menegaskan bahwa Dedi Mulyadi akan segera diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
