Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung: Masalah Utang yang Mengancam BUMN
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Whoosh, telah menjadi sorotan tajam publik sejak awal perencanaannya. Dengan nilai utang yang membengkak hingga Rp120 triliun, proyek ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang keberlanjutan dan manajemen keuangan yang baik.
Beban Utang yang Menjadi Permasalahan
Proyek ini awalnya dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan atau skema business to business (B2B). Namun, dalam perjalanannya, pemerintah terpaksa mengucurkan dana APBN demi menambal kekurangan dan memastikan proyek tidak mandek di tengah jalan. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa perencanaan keuangan dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya selama masa konstruksi.
Kini, meskipun proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul. Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China. Ini menjadi beban berat bagi BUMN yang terlibat dalam proyek ini.
Komentar dari Tokoh Ekonomi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China. Penerbitan Keppres ini berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.
Luhut menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan restrukturisasi utang, dan pihaknya sedang menunggu keputusan presiden. Ia juga menyampaikan bahwa ia sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal APBN tidak akan lagi digunakan untuk KCJB sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah di masa lalu.
Perbandingan dengan Penawaran Jepang
Jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.
Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.
Penolakan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak perlu menggunakan dana APBN. Menurutnya, dividen yang diterima PT Danantara selaku perusahaan pengelola investasi dari BUMN mencapai hampir Rp 90 triliun, jumlah yang dinilai cukup untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menalangi kewajiban pembayaran utang proyek KCJB. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut berada di tangan Danantara sebagai entitas yang mengelola saham dan investasi BUMN di proyek strategis tersebut.
Pengamatan dari Analis Kebijakan
Analis kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkap bahwa Presiden Jokowi saat masih menjabat pernah mengumbar janji bahwa proyek Whoosh tidak akan rugi. Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.
Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek Whoosh karena sudah dianggap tidak layak diteruskan. Ia juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible. Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.
Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang. Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.
Solusi yang Diperlukan
Agus menilai bahwa dengan beban utang mencapai Rp 120 triliun dengan bunga kurang lebih Rp 2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara. Ia menyarankan agar Menteri Purbaya rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.
Dengan demikian, proyek ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak agar dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif pada keuangan negara dan BUMN.
