Langkah Tegas Pemerintah dalam Memberantas Mafia Penyelundupan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan sikap tegas terhadap para pelaku mafia penyelundupan di berbagai sektor strategis. Menurutnya, penyelundupan kini semakin marak terjadi di sejumlah sektor vital, terutama pada produk tekstil, rokok, dan baja. Ketiga sektor ini sejatinya merupakan tulang punggung industri nasional yang selama ini menjadi fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun sayangnya, sektor-sektor ini justru kerap menjadi sasaran empuk bagi para pelaku yang mencoba meraih keuntungan secara ilegal dengan mengabaikan aturan yang berlaku.
Purbaya menyatakan bahwa penyelundupan di sektor-sektor ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tapi juga mematikan industri dalam negeri yang sedang kita dorong untuk tumbuh. Dampak negatif dari praktik penyelundupan jauh lebih luas daripada sekadar kerugian finansial. Ketika industri lokal melemah akibat persaingan tidak sehat, maka kesempatan kerja dan daya saing produk nasional di pasar pun ikut terkikis.
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti bahwa efek dari penyelundupan tidak bisa dianggap remeh. Selain menyebabkan menurunnya daya saing produk dalam negeri, praktik ilegal ini juga menggerus pendapatan negara dari sektor pajak dan bea masuk, yang sejatinya menjadi sumber utama kas negara. Pada saat pemerintah tengah giat menyehatkan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, kebocoran akibat penyelundupan menjadi ancaman serius yang harus segera diatasi.
Sejatinya, upaya pemerintah untuk menekan dan memberantas praktik penyelundupan bukanlah hal baru. Namun, menurut Purbaya, kali ini langkah yang akan diambil jauh lebih tegas, terukur, dan terkoordinasi dengan baik. Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum dan berbagai lembaga terkait tengah mematangkan strategi operasi gabungan yang diharapkan mampu membongkar jaringan mafia yang selama ini mengendalikan peredaran barang-barang selundupan tersebut.
Tindakan Tegas terhadap Pegawai Bea Cukai dan Pajak
Tidak hanya fokus pada penyelundupan, Menteri Keuangan Purbaya juga menegaskan akan memecat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika ditemukan lagi kasus serupa. Hal ini dilakukan setelah adanya laporan tentang keberadaan pegawai DJBC yang nongkrong bergerombol di Starbucks dan pakai seragam. Purbaya menegaskan, “Hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gue akan pecat.”
Ia meminta masyarakat untuk segera melapor ke layanan Lapor Pak Purbaya jika menemukan masalah pada pelayanan DJBC dan DJP, termasuk kelakuan pegawai yang menyimpang. Purbaya menyatakan, terdapat pegawai DJBC lengkap berpakaian seragam dinas, melakukan rapat di Starbucks dengan sesama petugas DJBC lain, aparat berbaju preman, dan banyak orang lainnya. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari layanan aduan Lapor Pak Purbaya, kegiatan ini dilakukan seharian dan setiap hari.
Enam Langkah Strategis untuk Memperkuat Penerimaan Pajak
Dalam bulan pertamanya, Purbaya menyiapkan enam langkah strategis untuk memperkuat penerimaan pajak dan menjaga stabilitas fiskal nasional:
-
Penegakan integritas di DJP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, sejalan dengan arahan Menkeu. “Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat.” -
Menekan 200 pengemplang pajak besar
“Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp 7 triliun. Tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap,” ujar Purbaya. -
Menunda pajak e-commerce hingga ekonomi pulih
“Enggak (tidak diterapkan pada 2026). Kan saya menterinya,” tegasnya. -
Memberi penghargaan untuk pegawai berprestasi
Bagi pegawai yang dapat meningkatkan pendapatan pajak, maka Menkeu akan memberikan penghargaan berupa insentif. -
Meningkatkan koordinasi antar-direktorat
Ia memantau target penerimaan pajak 2025 agar tercapai sesuai proyeksi APBN. -
Menjaga keseimbangan fiskal dan daya beli masyarakat
Kebijakan fiskal diarahkan agar tidak menambah beban pelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi.
Kombinasi langkah-langkah tersebut mencerminkan strategi fiskal yang tegas sekaligus adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional.
