Peran dan Dampak Polemik Ijazah Gibran terhadap Pemerintahan Prabowo
Polemik terkait ijazah Wakil Presiden RI ke-14, Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi isu yang sangat menarik perhatian publik. Tidak hanya berdampak pada citra Gibran sendiri, tetapi juga memengaruhi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyampaikan bahwa polemik ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Prabowo.
Efriza menjelaskan bahwa jika citra Gibran menurun, maka pengaruh Joko Widodo (Jokowi) maupun sang anak terhadap pemerintahan Prabowo bisa berkurang. Hal ini dapat memberi kesempatan bagi Prabowo untuk mengambil keuntungan dalam situasi tersebut. Namun, di sisi lain, polemik ini juga bisa merepotkan Prabowo karena kasus Gibran masih memengaruhi pemerintahan secara keseluruhan.
“Kalau berbicara siapa yang diuntungkan, tentu saja adalah Pak Prabowo. Karena dengan citra Gibran yang semakin menurun, pengaruh dari Jokowi maupun Gibran akan berkurang,” ujar Efriza. “Namun, apakah pemerintahan Prabowo sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kasus Gibran? Tentu tidak.”
Efriza menekankan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam persepsi publik. Ketika Gibran tersandung masalah, baik itu terkait isu administrasi, kinerja, atau bahkan tuduhan politisasi, hal ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
Meski begitu, Efriza menilai, Prabowo sudah tahu betul konsekuensi dari isu yang menerpa Gibran terhadap pemerintahannya. “Politik itu tidak bisa dilihat dalam posisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena ini adalah pasangan calon,” tambahnya.
Analisis Pendidikan Gibran oleh Dosen IPB
Nama Meilanie Buitenzorgy, seorang dosen IPB, mencuat belakangan ini setelah pernyataannya yang sempat viral. Meilanie melakukan analisis dan menguliti ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pendidikan Gibran tidak bisa disetarakan dengan tingkat SMP apalagi SMA.
Analisis tersebut berdasarkan argumen pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (Singapura) dan UTS Insearch (Australia) dianggap tidak setara dengan SMA di Indonesia. Meilanie tak segan menyebut pendidikan Wakil Presiden Gibran setara dengan lulusan Sekolah Dasar (SD).
Pernyataan Meilanie tersebut memicu kontroversial di media sosial dan kalangan akademisi. Pertanyaan pun bergulir mengenai proses penyetaraan ijazah luar negeri bagi tokoh publik. Meilanie mengunggah analisisnya di media sosial, menyatakan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (Singapura) dan UTS Insearch (Australia) tidak setara dengan jenjang SMA di Indonesia.
Kritik Said Didu terhadap UTS Insearch
Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, juga turut berkomentar mengenai ijazah Gibran. Menurutnya, UTS Insearch bukan merupakan sekolah, tetapi hanya sebuah bimbel bagi calon mahasiswa S1 UTS Insearch. Hal tersebut disampaikan Said Didu lewat Twitternya, @msaid_didu, pada Kamis (18/9/2025).
Dalam postingannya, dirinya mengaku memiliki bukti yang kuat atas hal tersebut. Sehingga menurutnya, aneh jika keterangan lulus UTS Insearch setara dengan ijazah kelulusan setingkat SMA/SMK.
“Anak saya alumni S2 UTS, menjelaskan ke saya bahwa UTS Insearch bukan sekolah tapi semacam ‘bimbel’ utk masuk program S1 di UTS,” ungkap Said Didu.
Dampak dan Reaksi Publik
Pernyataan Meilanie tidak hanya memicu diskusi akademik, tetapi juga menjadi bahan perdebatan di media sosial. Sebagian publik mendukung keberanian Meilanie dalam menyuarakan pendapatnya, sementara yang lain mempertanyakan motif dan akurasi analisisnya.
Nama Meilanie dan IPB University pun sempat menjadi trending topic di berbagai platform digital. Di tengah sorotan ini, isu penyetaraan ijazah luar negeri pun kembali menjadi perhatian. Banyak pihak menilai perlu adanya transparansi dan standar yang jelas dalam proses penyetaraan, terutama bagi pejabat publik yang menempati posisi strategis di pemerintahan.
Motif Meilanie Buitenzorgy
Berikut beberapa poin yang menjelaskan latar belakang dan motif Meilanie Buitenzorgy dalam menyoroti pendidikan Gibran Rakabuming Raka:
- Motif Akademik dan Regulatif
- Kritik terhadap penyetaraan ijazah luar negeri: Meilanie mempertanyakan keabsahan ijazah Gibran yang diperoleh dari institusi luar negeri seperti Orchid Park Secondary School (Singapura) dan UTS Insearch (Australia). Menurutnya, keduanya tidak memenuhi syarat sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan school leaving certificate resmi.
- Merujuk regulasi resmi: Ia mengacu pada Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 yang mengatur penyetaraan ijazah asing. Meilanie menilai bahwa ijazah Gibran tidak memenuhi standar penyetaraan yang sah menurut regulasi tersebut.
-
Analisis berbasis data dan perbandingan: Untuk memperkuat argumennya, Meilanie bahkan membandingkan ijazah anaknya yang lulus dari Elizabeth Macarthur High School di Australia, yang secara eksplisit mencantumkan “High School” sebagai bukti kelulusan.
-
Motif Etis dan Sosial
- Kekhawatiran terhadap transparansi politik: Meilanie menyampaikan bahwa ijazah tersebut menjadi dasar legalitas Gibran untuk maju dalam kontestasi politik. Ia tampaknya ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi pendidikan pejabat publik.
-
Panggilan akademik untuk klarifikasi publik: Sebagai dosen IPB dengan gelar PhD dari University of Sydney, Meilanie merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan analisis kritis berbasis regulasi dan sistem pendidikan internasional.
-
Reaksi Kampus dan Konsekuensi
- Pernyataan pribadi yang viral: IPB University menegaskan bahwa analisis Meilanie adalah opini pribadi, bukan sikap institusi. Namun, pihak kampus tetap memanggilnya untuk berdiskusi secara persuasif.
Riwayat Pendidikan Gibran Versi KPU
Gibran Rakabuming lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia mengawali pendidikan dasar di SDN Mangkubumen Kidul 16, Kecamatan Laweyan, Solo. Setelah itu, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus pada tahun 2002. Dari kota kelahirannya, Gibran kemudian merantau untuk menempuh SMA dan pendidikan tinggi di luar negeri.
Setelah lulus SMP, Gibran masuk ke Orchid Park Secondary School, Singapura. Sekolah menengah atas yang berdiri sejak 1999 itu mendapat pendanaan dari pemerintah Singapura. Gibran menempuh pendidikan di sana hingga 2004. Perjalanannya berlanjut ke Australia, tepatnya University of Technology Sydney (UTS) College, yang saat itu dikenal sebagai jalur persiapan kuliah.
Selama tiga tahun ia belajar di sana, tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Gibran kemudian kembali ke Singapura dan memilih kuliah di Management Development Institute of Singapore (MDIS), sebuah universitas swasta vokasi tertua di negara itu. Ia mengambil jurusan Manajemen dan menyelesaikan studinya pada 2010.
Usai lulus kuliah, Gibran pulang ke Solo dan membangun bisnis katering bernama Chili Pari. Namanya makin dikenal sebagai pengusaha muda. Pada 2015, ia menikah dengan Selvi Ananda. Kariernya meluas ketika ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pemuda Cari Cuan pada 2019. Tahun yang sama, ia mulai masuk ke dunia politik dengan bergabung ke PDI Perjuangan.
Gibran kemudian diusung sebagai Wali Kota Solo bersama wakilnya, Teguh Prakosa, dan resmi menjabat pada 2021. Namun, jabatannya tidak tuntas karena ia maju dalam Pemilihan Presiden 2024. Ia mengundurkan diri pada Juli 2024, sekaligus melepas posisinya di perusahaan. Kini, Gibran bukan hanya dikenal sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai politisi muda yang melesat cepat hingga menduduki kursi Wakil Presiden RI ke-14.
