Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Nusantara Dilanjutkan dalam 3 Tahun ke Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu proyek strategis yang bertujuan untuk mengurangi beban kota Jakarta. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proyek ini tetap menjadi prioritas utama pemerintahan. Dalam instruksi terbaru, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono diberi target untuk menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan agar IKN dapat segera berfungsi dalam waktu tiga tahun.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan arahan presiden. “IKN lanjut, sebagaimana sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah,” ujar Prasetyo.
Dalam proses perpindahan tersebut, seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan ikut pindah setelah IKN rampung. “Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” tambahnya.
Anggaran untuk IKN Nusantara
Meskipun pembangunan IKN telah ditetapkan sebagai prioritas, anggaran yang disiapkan dinilai masih kurang untuk mendukung proyek besar ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Namun, anggaran ini jauh lebih rendah dari kebutuhan aktual. Sebelumnya, OIKN hanya menerima alokasi tambahan sebesar Rp8,1 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya hanya sebesar Rp5,05 triliun. Dengan demikian, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun agar pembangunan IKN bisa berjalan optimal.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono telah mengajukan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan disetujui atau tidak.
Progres Pembangunan IKN Saat Ini
Pembangunan IKN saat ini difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tujuannya adalah untuk melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan.
“Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelas Danis.
Proses lelang ini akan dilakukan setelah proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan IKN tetap menjadi prioritas, pemerintah tetap memperhatikan aspek keuangan dan administrasi dalam pelaksanaannya.
IKN Tetap Jadi Prioritas Pemerintahan Baru
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN semasa kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. “Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” katanya.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah, diharapkan IKN Nusantara dapat segera menjadi ibu kota baru Indonesia yang siap melayani kebutuhan pemerintahan dan masyarakat secara efektif. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada pengelolaan anggaran dan penyelesaian proyek dalam waktu yang terbatas.
