Komitmen Pemberantasan Korupsi Presiden Prabowo Subianto Diperlukan Bukti Nyata
Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal penting terkait kondisi pemerintahan dan masalah korupsi yang masih marak di Indonesia. Salah satu isu utama yang disampaikannya adalah adanya banyak kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai lini pemerintahan, termasuk di lembaga negara, BUMN, dan BUMD.
Pernyataan Prabowo ini menunjukkan bahwa ia tidak ragu untuk mengakui kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pemerintahan saat ini. Ia bahkan menyebut bahwa korupsi tidak hanya terjadi di level atas, tetapi juga di setiap eselon birokrasi dan institusi pemerintah. Hal ini menjadi bukti bahwa masalah korupsi memang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia.
Namun, meski komitmennya untuk memberantas korupsi disampaikan dengan tegas, masyarakat dan kalangan akademisi masih menantikan bukti nyata dari upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai bahwa komitmen tersebut perlu dibuktikan dengan tindakan konkret, bukan hanya sekadar ucapan atau janji-janji kosong.
Fernando menyoroti istilah “omong-omong” yang sempat dipakai Prabowo dalam debat Pilpres 2024 sebagai bentuk sindiran kepada lawannya, Anies Baswedan. Istilah itu kini menjadi sebuah predikat yang bisa melekat pada Prabowo jika tidak dibuktikan dengan aksi nyata. Ia menegaskan bahwa masyarakat masih menantikan langkah-langkah konkrit dari pemerintah dalam memberantas korupsi.
Beberapa tindakan yang disarankan oleh Fernando antara lain adalah:
- Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset agar aset yang dirampas dari pelaku korupsi dapat digunakan untuk kepentingan publik.
- Mengubah Undang-Undang KPK agar lembaga anti-korupsi ini memiliki wewenang yang lebih kuat dan independen dalam menjalankan tugasnya.
- Memberikan dukungan penuh kepada KPK agar bisa bekerja secara efektif tanpa tekanan eksternal.
Selain itu, Fernando juga menyoroti keputusan Presiden Prabowo yang memberikan abolisi dan amnesti kepada dua terdakwa kasus korupsi, yaitu Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto. Keputusan ini dinilai sebagian kalangan sebagai tindakan yang bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam pidato kenegaraan.
Abolisi dan amnesti merupakan hak istimewa presiden yang biasanya diberikan dalam situasi tertentu, namun penggunaannya untuk kasus korupsi justru memicu pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam menuntut pelaku korupsi.
Fernando menegaskan bahwa komitmen Prabowo harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, bukan hanya mimpi atau harapan belaka. Ia menilai bahwa rakyat sudah sangat menantikan aksi dari pemerintah dalam membersihkan sistem pemerintahan dari praktik korupsi.
Dalam pidato kenegaraannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia merasa perlu turun tangan langsung dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi. Ia menekankan bahwa mengakui kekurangan adalah langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Namun, ia juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar, dan butuh komitmen serta konsistensi dalam menjalankan reformasi.
Sidang Tahunan MPR yang digelar tahun ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga negara dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan pemerintahan. Meski acara ini biasanya digelar pada tanggal 16 Agustus, tahun ini dilaksanakan pada 15 Agustus karena jatuh pada hari Sabtu.
Dengan adanya sidang ini, masyarakat diharapkan bisa lebih memahami kondisi pemerintahan dan melihat bagaimana pemerintah berusaha mengatasi berbagai tantangan, termasuk korupsi. Namun, untuk menciptakan kepercayaan yang lebih besar, langkah-langkah konkret dari pemerintah harus terus ditunjukkan.
