Tunjangan Rumah Anggota DPR RI yang Menyedot Perhatian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menjadi perhatian publik setelah berbagai tunjangan yang diberikan kepada anggotanya menimbulkan pro dan kontra. Salah satu tunjangan yang paling mencolok adalah tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti rumah dinas yang tidak lagi disediakan bagi para wakil rakyat periode 2024-2029.
Sebelumnya, para anggota DPR RI mendapatkan rumah dinas di Perumahan DPR RI Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Kompleks perumahan ini terletak dekat Stasiun Duren Kalibata dan kantor-kantor kementerian. Namun, alasan penghapusan rumah dinas tersebut adalah karena kondisi bangunan yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan.
PasarModern.com melakukan tinjauan langsung ke Perumahan DPR RI Kalibata pada Kamis (21/08/2025). Dari pintu masuk, kompleks tersebut masih dijaga oleh satuan pengamanan. Di dalam kompleks, terdapat Masjid Al-Amin yang masih terawat. Di samping masjid, ada TK Anak Bangsa Kalibata yang sepi dan Aula Komplek DPR RI yang sering digunakan sebagai tempat pernikahan.
Namun, kondisi rumah-rumah dinas yang dulu ditempati oleh anggota DPR nampak kurang terawat. Setelah delapan bulan tidak berpenghuni, rumah-rumah tersebut tertutup rerumputan dan daun-daun kering dari pepohonan yang tumbuh di halaman. Pintu dan jendela kaca rumah-rumah tersebut umumnya tertutup gorden dari dalam.
Blok-blok rumah di depan masjid memiliki dua lantai dengan genteng glazur berwarna cokelat yang masih rapi. Jalanan kompleks yang terbuat dari aspal masih mulus dan bersih, meskipun ada daun gugur yang terlihat di tepi jalan. Pos Pemadam Kebakaran juga masih tersedia sebagai pengamanan tambahan.
Perbandingan yang Timpang
Tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan yang diterima oleh anggota DPR RI dibandingkan dengan backlog perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga terasa seperti surga dan neraka. Ahli Tata Kota dan Permukiman Jehansyah Siregar menyampaikan bahwa masyarakat merasa sangat timpang melihat betapa mewahnya tunjangan perumahan anggota DPR.
Ia menilai, langkah pertama yang harus dilakukan oleh DPR adalah memberikan penjelasan lengkap untuk meredam protes masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa kinerja Kementerian PUPR dan DPR dalam mengentaskan masalah perumahan selama 10 tahun terakhir sangat buruk, sehingga protes masyarakat sangat relevan.
Solusi yang Ditawarkan
Jehansyah mengusulkan agar DPR mengontrak 575 rumah warga selama lima tahun di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Harganya perlu dikurangi dari Rp 600 juta per tahun menjadi Rp 300 juta per tahun. Selain itu, ia juga menyarankan revitalisasi 24 hektar Kompleks Perumahan DPR di Kalibata menjadi hunian vertikal atau apartemen. Sebanyak 20 tower apartemen bisa dibangun, dengan sebagian digunakan untuk anggota DPR dan sebagian lainnya disewakan kepada ASN dan masyarakat umum.
Penjelasan Wakil Ketua DPR RI
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir menjelaskan bahwa gaji anggota DPR saat ini sekitar Rp 6,5 juta per bulan. Meski gaji tersebut belum sesuai dengan kondisi ekonomi Jakarta, para anggota DPR tetap bekerja secara maksimal. Tunjangan-tunjangan seperti berasa dan bensin juga diberikan, serta tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Adies menegaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan karena anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas seperti sebelumnya. Ia menilai bahwa jumlah tunjangan tersebut masuk akal.
Bebas Efisiensi Anggaran
DPR dan MPR merupakan dua lembaga yang bebas dari efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR tahun 2025 mencapai Rp 6,6 triliun, sedangkan MPR sebesar Rp 969 miliar. Berbeda dengan DPD yang terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 511 miliar. Lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan KPK juga tidak terkena efisiensi anggaran.
