Bupati Pati Sudewo dan Kenaikan PBB-P2 yang Memicu Protes Massal
Pada akhir-akhir ini, Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan utama masyarakat setelah mengumumkan kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Keputusan ini langsung memicu kemarahan warga yang merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut. Tidak hanya masalah pajak, isu korupsi juga kembali muncul dan membuat publik semakin khawatir terhadap kepemimpinan Sudewo.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diterapkan berdasarkan undang-undang perpajakan. Namun, kenaikan tarif yang mencapai 250 persen dianggap oleh warga sebagai beban berlebihan. Akibatnya, warga mengancam akan melakukan demo besar-besaran di depan Kantor Bupati pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Sudewo sempat menantang warga yang menolak kebijakan ini. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, ia menyatakan siap menghadapi 50.000 orang demonstran dan tidak akan mengubah keputusan. Namun, beberapa hari kemudian, ia memberikan klarifikasi melalui video di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, ia meminta maaf atas pernyataan sebelumnya dan menyatakan bahwa ia tidak bermaksud menantang rakyat. Ia juga menyatakan akan meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak PBB-P2.
Selain itu, Sudewo mengakui adanya kekurangan selama lima bulan menjabat sebagai Bupati Pati. Ia berkomitmen untuk terus menerima masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki kondisi Kabupaten Pati.
Namun, isu korupsi yang pernah melibatkan Sudewo juga kembali muncul. Dugaan suap dalam kasus pengadaan barang dan jasa pembangunan serta pemeliharaan jalur rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2018-2022 kembali ramai dibicarakan. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023. Sebanyak 25 orang ditangkap, dan sepuluh di antaranya dijadikan tersangka.
Sudewo, saat itu, merupakan anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Gerindra. Ia diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap tersebut. Meskipun demikian, hingga saat ini status hukumnya masih belum jelas. Penyidik KPK bahkan menyita uang tunai senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, yang dianggap sebagai bukti adanya keterlibatan dalam kasus ini.
Organisasi masyarakat sipil seperti Jateng Corruption Watch (JCW) juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap keterlibatan Sudewo dalam kasus ini. Mereka menyoroti fakta bahwa Sudewo ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 meskipun kasus ini masih dalam proses penyidikan.
Meski telah meminta maaf, warga Pati tetap bersikeras untuk menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Bahkan, jumlah massa yang akan hadir diperkirakan mencapai 50 ribu orang. Penggalangan donasi logistik untuk persiapan demo masih berlangsung hingga saat ini. Warga menuntut agar kebijakan kenaikan pajak PBB-P2 segera dicabut dan Bupati Sudewo dilengserkan karena dinilai tidak layak memimpin.
Dalam unjuk rasa yang direncanakan, Supriyono, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara damai tanpa anarkisme. Ia menekankan bahwa keinginan warga hanya untuk menggugurkan kebijakan yang dinilai tidak adil dan mencekik warga.
