Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang Melibatkan Wali Kota Madiun Maidi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. OTT ini dilakukan pada Senin (19/1/2025), dan Maidi diduga menerima fee proyek serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun tersebut. Ia menyatakan bahwa tim KPK sedang melakukan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sembilan orang termasuk Maidi dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sosok Wali Kota Madiun tentu menjadi sorotan publik, apalagi ia beberapa kali terseret kontroversi. Mulai dari ancam potong gaji PNS hingga larang hajatan prasmanan.
Kontroversi yang Menyeret Nama Wali Kota Madiun Maidi
1. Wali Kota Madiun Maidi Minta Doa hingga Lempar Senyum
Wali Kota Madiun, Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (19/1/2026) malam. Maidi digelandang ke markas lembaga antirasuah tersebut usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur. Meski tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi, Maidi tetap tenang, bahkan sempat melontarkan pernyataan mengenai dedikasinya terhadap Kota Madiun saat dicecar pertanyaan oleh awak media di lobi gedung KPK.
“Saya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saja,” ucap Maidi singkat sebelum memasuki gedung KPK. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.36 WIB. Ia dibawa menggunakan mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam setelah sebelumnya diterbangkan dari Bandara Juanda menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Penampilan Maidi terlihat mencolok dengan setelan serba biru dan hitam. Ia mengenakan jaket biru, topi biru, serta celana bahan hitam. Tangan kanannya menenteng sebuah tas besar berwarna biru, sementara tangan kirinya memegang pouch. Selama digiring masuk oleh aparat kepolisian, Maidi terpantau beberapa kali melemparkan senyum ke arah wartawan.
Maidi tidak sendirian. Bersamanya, turut digiring masuk melalui pintu depan gedung KPK adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah, serta seorang rekanan yang disebut sebagai orang kepercayaan wali kota. Sementara itu, enam orang lainnya yang juga dibawa dari Madiun dimasukkan ke gedung KPK melalui pintu belakang.
2. Wali Kota Madiun Maidi Ancam Potong Gaji PNS jika Ketahuan Pakai LPG Subsidi
Wali Kota Madiun, Maidi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun menggunakan gas LPG subsidi. Maidi menilai, seharusnya PNS merasa malu saat menggunakan gas LPG subsidi. “PNS sudah tidak boleh lagi gunakan elpiji bersubsidi. Malulah (kalau masih gunakan),” katanya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/8/2023).
Maidi bahkan memberikan ancaman akan memotong gaji PNS yang ketahuan menggunakan gas LPG subsidi. Ia akan langsung turun ke rumah-rumah PNS untuk mengecek dapur. “Saya akan cek langsung ke dapur para ASN. Kalau ketahuan (gunakan elpiji subsidi) langsung potong gaji,” tambah Maidi. Pemerintah Kota Madiun sudah dua minggu yang lalu mengeluarkan surat edaran terkait larangan PNS pakai gas LPG subsidi. Sementara untuk besaran gaji yang dipotong, akan tergantung pada hasil pemeriksaan oleh tim inspektorat.
3. Wali Kota Madiun Maidi, Larang Hajatan Prasmanan
Nama Wali Kota Madiun, Maidi, tengah menjadi sorotan setelah melarang hajatan menyajikan makanan secara prasmanan. Aturan ini diterbitkan untuk mengurangi sampah di Kota Madiun, Jawa Timur. Sebab, saat ini tempat pembuangan akhir (TPA) di Kelurahan Winongo sudah overload dan menggunung dengan ketinggian mencapai 20 meter. “Hari ini banyak yang gengsi. Mau pernikahan besar-besaran. Akhirnya yang sisa (makanannya) banyak.” “Kondisi budaya seperti ini harus diubah. Insyaallah saya buat perwal di Madiun.” “Hajatan boleh di gedung, tetapi jangan prasmanan. Pakai kardus saja,” katanya, dilansir Kompas.com.
Menurutnya, penyajian makanan secara prasmanan cenderung boros karena bersisa. Sementara dengan model penyajian kardus memungkinkan tamu membawanya pulang untuk dinikmati bersama keluarga. “Kalau dibawa ke rumah tidak menyisakan makanan dan TPA kita tidak berkelebihan. Kalau prasmanan banyak sisa,” ungkapnya. Pada 2023 lalu, Maidi pernah mengimbau soal sistem prasmanan yang sebaiknya tidak dilakukan di Madiun. Kala itu, penerapan makanan dengan nasi kotak pada hajatan diperlukan agar warga menghemat penggunaan beras. Terlebih, ketika itu, harga beras mengalami kenaikan.
“Di Madiun kalau orang mantu (hajatan) saya minta untuk tidak prasmanan. Harus pakai boks Kenapa pakai kotak makan agar bisa dibawa pulang untuk dimakan se-rumah. Jadi hemat. Sehingga beras yang sudah jadi nasi dan lauk tidak dibuang,” kata Maidi, Senin (11/9/2023), dikutip dari TribunJatim.com. Tak hanya itu, Maidi menyampaikan bahwa makan banyak akan berdampak kesehatan seperti penyakit hipertensi. Terlebih data di Kota Madiun banyak warga yang terkena penyakit hipertensi tinggi. Kondisi ini terjadi lantaran warga banyak makan, tetapi tidak diimbangi dengan olahraga.
4. Kota Madiun Ditargetkan Bebas Sampah pada Tahun 2027
Diketahui, Kota Madiun ditargetkan bebas sampah pada tahun 2027. Komitmen tersebut disampaikan Maidi saat mengunjungi pabrik mesin pengolah sampah di Desa Gajahmekar, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Selasa (10/6/2025). Maidi yang didampingi Wakil Wali Kota, F Bagus Panuntun, juga meninjau mesin pengolah sampah yang telah digunakan di TPST Motah Bakul Agamis, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon.
Mantan Sekkota Madiun tersebut menilai, teknologi tersebut mengolah sampah organik dan anorganik melalui proses pirolisis dan pembakaran terkendali. “Hasil akhirnya berupa abu dan residu yang dapat dijadikan bahan baku paving block ramah lingkungan,” terangnya, Rabu (11/6/2025). Maidi mengungkapkan, strategi Zero Waste tidak hanya bertumpu pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong kemandirian pengolahan sampah di tiap kecamatan. Tujuannya, lanjut Maidi, agar Kota Madiun tidak lagi tergantung pada TPA Winongo. “Target bebas sampah sedang kami kejar dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana,” ungkap Maidi.
5. Jadi Sosok Inspiratif, Wali Kota Madiun Jadi Wisudawan Kehormatan Universitas Terbuka
Universitas Terbuka (UT) menggelar wisuda bagi 2.100 lulusan dari berbagai jenjang mulai dari program diploma, sarjana, magister, dan doktoral, serta program PPG di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Selasa (28/11/2023). Pada Wisuda Universitas Terbuka (UT) Pusat Periode I Wilayah 2 Tahun Akademik (TA) 2023/2024 ini, UT juga turut menganugerahkan gelar Wisudawan Kehormatan yang diserahkan langsung oleh Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. kepada dua wisudawan, yaitu:
- Maidi (Wali Kota Madiun) yang menjadi Doktor pertama UT dari Program Studi S3 Administrasi Publik.
- Agustina Hermanto, yang akrab disapa Tina Toon (Anggota DPRD DKI dan publik figur tanah air).
Prof. Ojat mengungkapkan, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan di UT sangatlah fleksibel sehingga menjadi solusi yang tepat untuk menempuh pendidikan, khususnya bagi yang mempunyai keterbatasan waktu dan jarak seperti Wali Kota Maidi dan Tina Toon. “Bisa kuliah kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan dalam keadaan bagaimana saja. Sangat luar biasa dan fleksibel, itulah sesungguhnya hakikat dari Merdeka Belajar,” ujar Prof. Ojat. Meskipun menerapkan metode pembelajaran jarak jauh yang berbasis online learning (pembelajaran/kuliah online) melalui jaringan, Prof. Ojat menjelaskan bahwa mutu dan kualitas dari UT tetap sangat terjaga. Ia meyakini bahwa perguruan tinggi akan dilihat oleh masyarakat ketika bisa menjaga kewibawaan akademik yang juga menjadi jati diri dari UT sebagai institusi pendidikan di Indonesia.
Senada terkait hakikat dari Merdeka Belajar, sebagai penerima gelar Wisudawan Kehormatan, Tina Toon mengakui bahwa metode belajar di UT membantunya untuk bisa belajar dari kapan saja dan dimana saja, terlebih mengingat kesibukannya sebagai pejabat publik di DPRD DKI Jakarta. “UT menjadi harapan saya saat ingin mengambil S1 Hukum di tengah kesibukan saya, termasuk ketika memasuki dunia politik. Apalagi setahu saya, dulu online university hanya ada di luar negeri, tapi ternyata di Indonesia ada yaitu Universitas Terbuka,” ungkap Tina Toon. “Belajar di UT bisa menjaga kedisiplinan dalam belajar sehingga meningkatkan gairah untuk bekerja dan sinkron dengan kesibukan saya di DPRD DKI juga, jadi learning by doing,” tambahnya.
Sementara itu, bagi Wali Kota Madiun Maidi, kuliah di UT menjadi keputusannya untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Menurutnya, ilmu pengetahuan selalu dibutuhkan bagi pejabat publik untuk bisa bertanggung jawab dan mampu mengambil kebijakan tepat untuk masyarakat demi mendukung perubahan serta kemajuan. Dengan berkuliah di UT, Maidi mengakui para ilmuwan dan Guru Besar UT selalu mendampinginya untuk berdiskusi dalam menimba ilmu pengetahuan sehingga dapat membantunya membawa kemajuan bagi Kota Madiun. “Kemajuan dan perubahan diubah oleh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan pasti ada di kampus. UT itu ada toleransi waktu, ada toleransi finansial, tapi kualitas tidak ada toleransi. Jadi, bagi saya ini sangat penting dan luar biasa,” ungkap Maidi.
