Berita Terpopuler Minggu Ini: Dana JHT PPPK hingga Rekomendasi AP3KI
Berikut ini berita terpopuler yang menjadi perhatian masyarakat pada hari ini. Mulai dari isu dana jaminan hari tua (JHT) PPPK yang membuat banyak pegawai merem melek, hingga rekomendasi dari Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) yang menarik perhatian.
1. Tiga Tahun Jadi PPPK Sudah Pensiun, Dana JHT yang Diterima Bikin Merem Melek
Seorang pegawai yang telah bekerja selama tiga tahun sebagai PPPK dan kini sudah pensiun mengungkapkan bahwa dana JHT yang diterimanya hanya sejumlah uang yang dipotong Rp 100 ribu per bulan. Tidak ada pengembangan atau peningkatan apapun dari dana tersebut.
Menurut Ketua Umum AP3KI Nur Baitih, banyak honorer K2 yang menjadi PPPK hanya memiliki masa kerja sebagai ASN yang singkat. Hal ini menyebabkan kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak mereka sebagai pegawai pemerintah.
2. Kemendagri Ingatkan Pemda Cekatan Usulkan PPPK Paruh Waktu untuk R2/R3
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengusulkan formasi PPPK paruh waktu untuk honorer R2/R3. R2 adalah peserta eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) yang lulus seleksi, sedangkan R3 merupakan peserta non-ASN yang terdata dan lulus.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan bahwa kepala daerah tidak boleh menunda-nunda pengusulan PPPK paruh waktu, meskipun ada dalih meminta petunjuk teknis (juknis). Kemendagri memberikan deadline agar semua pemda dapat segera mengajukan usulan.
3. DPR Bentuk Tim Supervisi untuk Awasi Penulisan Ulang Sejarah
DPR RI akan membentuk tim supervisi untuk memastikan penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Budaya (Kemenbud) dilakukan secara baik dan benar. Wakil Ketua DPR RI Dasco menyatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan pimpinan lainnya.
Tim ini bertugas untuk memantau proses penulisan ulang sejarah agar tetap objektif dan sesuai dengan nilai-nilai nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sejarah ditulis dengan benar dan tidak distorsi.
4. Rekomendasi Rakornas AP3KI: PPPK Bisa Jadi PNS
Rapat koordinasi nasional (Rakornas) AP3KI yang berlangsung pada 5-6 Juli di Jakarta menghasilkan 13 rekomendasi. Salah satu rekomendasi utamanya adalah tentang pengangkatan PPPK menjadi PNS.
Anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Dewan Pembina AP3KI Mardani Ali Sera serta Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan dukungan terhadap perjuangan AP3KI. Mardani menyampaikan bahwa perjuangan untuk menjadikan PPPK sebagai PNS masih terus dilanjutkan.
5. Isu Kapolres Ikut Kena OTT KPK di Sumut, Budi Menjawab Begini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tidak ada kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah di Sumatera Utara (Sumut) pada 26 Juni 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim dari lembaganya hanya menangkap tujuh orang ketika itu.
Dari jumlah tersebut, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sementara dua lainnya adalah aparatur sipil negara (ASN) berinisial RY dan staf tersangka KIR berinisial TAU. KPK menegaskan bahwa tidak ada kapolres yang terlibat dalam OTT tersebut.
