Masalah Serius yang Menghiasi Tubuh Polri
Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah penyakit serius di tubuh Polisi Republik Indonesia (Polri) yang memerlukan reformasi. Menurutnya, ada 27 masalah yang perlu diperbaiki untuk menjadikan institusi kepolisian lebih efektif dan transparan.
Masalah-masalah ini telah diidentifikasi melalui berbagai sumber, termasuk kunjungan dari para Purnawirawan Polri, TNI, akademisi, masyarakat sipil hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka datang untuk membahas isu-isu yang sedang menjadi sorotan publik, khususnya terkait reformasi Polri.
“Ya memang diskusi tentang reformasi Polri ya, kan yang ke tempat saya kan banyak Purnawirawan TNI juga ada tiga angkatan ya, darat, laut, udara. Beberapa hari sebelumnya masyarakat sipil juga banyak, kemudian kemarin Purnawirawan Polri yang senior-senior itu semua mengajak bicara tentang apa reformasi Polri,” ujar Mahfud dalam Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV.
Selain itu, Mahfud juga menerima banyak surat dan berkas yang berisi usulan, informasi dari korban kesewenang-wenangan Polri, hingga dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi saksi dalam masalah reformasi Polri ini. Ia menegaskan bahwa semua masukan tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan.
“Saya kan hanya menerima tamu dan di meja saya tuh sudah ada tumpukan kertas-kertas berkas usulan itu dari berbagai masyarakat dari korban kesewenang-wenangan. Tapi juga ada yang dari dukungan terhadap Polri dan sebagainya. Pokoknya datang semua ke sini.”
Dari berbagai masukan tersebut, Mahfud mengidentifikasi 27 masalah serius yang menjadi penyakit di Polri saat ini. Meskipun ia tidak menjelaskan seluruhnya, beberapa contoh yang disebutkan antara lain masalah rekrutmen, pembinaan, koncoisme, orang berprestasi yang terbuang, dan kenaikan pangkat.
Koncoisme adalah istilah yang merujuk pada paham yang memberi prioritas kepada kawan atau kerabat dalam urusan kerja atau kekuasaan, yang sering kali mengabaikan meritokrasi atau prestasi. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa “konco” yang berarti teman.
“Karena begini, saya itu sudah tumpukan di meja banyak tentang ini dan saya sudah mengidentifikasi ada 27 masalah serius ini yang menjadi penyakit di Polri sekarang.”
Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo
Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa ia belum mendapatkan kabar tentang kelanjutan Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia menyatakan bersedia untuk bergabung dalam komite tersebut.
“Saya belum tahu kabarnya tentang komite yang akan dibentuk oleh Presiden itu. Karena saya tanggal 17 (September), 40 hari lalu ya sudah dihubungi dan saya menyatakan bersedia untuk bergabung.”
Namun, Mahfud memilih untuk menunggu tanpa proaktif menanyakan pembentukan komite tersebut. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin dianggap mengejar jabatan.
“Oleh sebab itu saya sama sekali tidak proaktif. Mau apa seterusnya itu ada di Istana. Saya sendiri sih karena bagi saya apa itu tugas atau permintaan untuk tugas gitu ya. Saya bersedia saja kalau mau jadi.”
Ia juga menyebut bahwa saat ini sudah ada Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal ini menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan langkah selanjutnya.
Penolakan Untuk Menjadi Menteri
Mahfud MD pernah ditawarkan untuk masuk ke Kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam). Namun, ia menolak tawaran tersebut.
Tawaran tersebut datang sebelum reshuffle kabinet pada 8 September 2025. Mahfud mengaku bahwa ia tidak ingin memenuhi tawaran tersebut karena prinsip etik pasca Pilpres 2024 lalu.
“Saya dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya jabatan di pemerintahan ini harus diduduki mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak.”
Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin masuk ke pemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi. Ia menekankan bahwa orang-orang yang masuk pemerintahan harus benar-benar memiliki kontribusi politik yang nyata.
“Nanti aja lah kita pikirkan (jawaban Mahfud). Ngambang, saya gak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak ‘sombong banget nih orang’, tapi kalau mau ‘ndak tahu diri juga nih orang’,” katanya.
