Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik di Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memperkuat kapasitas pelayanan publik dengan menyalurkan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) ke berbagai instansi daerah. Salah satu komponen penting dalam struktur ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan kebijakan nasional dalam penataan tenaga non-ASN.
Berdasarkan data resmi dari Satu Data Kalimantan Timur tahun 2024, tercatat ribuan PPPK tersebar di berbagai instansi daerah, dengan konsentrasi terbesar di sektor pendidikan dan kesehatan. Instansi daerah merupakan unit organisasi pemerintahan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Mereka bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah masing-masing, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pengelolaan sumber daya alam. Instansi daerah dapat berbentuk dinas, badan, biro, atau rumah sakit daerah, dan menjadi tulang punggung pelayanan publik di tingkat lokal.
Mengenal ASN, PNS, dan PPPK
Dalam sistem kepegawaian Indonesia, ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan payung besar yang mencakup dua kategori utama:
- PNS (Pegawai Negeri Sipil): Pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS memiliki hak atas pensiun, jenjang karier, dan status kepegawaian permanen.
- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Pegawai kontrak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu. PPPK tidak memiliki hak pensiun, namun tetap menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan. PPPK diangkat berdasarkan kebutuhan instansi dan melalui proses seleksi nasional.
Meskipun keduanya sama-sama berstatus ASN dan menjalankan tugas negara, terdapat perbedaan dalam hal manajemen kepegawaian, masa kerja, dan hak-hak administratif.
Jumlah Total PPPK di Kalimantan Timur Tahun 2024
Berdasarkan data yang tersedia di portal Satu Data Kalimantan Timur, jumlah total PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 5.015 orang. Mereka terdiri dari berbagai golongan dan tersebar di lebih dari 40 instansi daerah. Mayoritas PPPK bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.
Berikut adalah 10 instansi daerah dengan jumlah PPPK terbanyak pada tahun 2024:
-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 3.181 PPPK
Instansi ini menjadi tempat bagi ribuan guru PPPK yang tersebar di sekolah-sekolah negeri. Mereka menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik, pembina karakter, dan pelaksana kurikulum. Jumlah ini mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan. -
RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo – 579 PPPK
RSUD Kanudjoso merupakan rumah sakit tipe A dan pusat rujukan di wilayah Kalimantan Timur. Rumah sakit ini menampung tenaga PPPK dari berbagai bidang seperti dokter, perawat, farmasi, dan tenaga laboratorium. -
RSUD Abdul Wahab Sjahranie – 578 PPPK
Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjaranie adalah salah satu rumah sakit rujukan dan terbesar di Kalimantan Timur. PPPK di sini mendukung operasional medis dan administrasi, termasuk layanan gawat darurat dan rawat inap. -
Dinas Kesehatan – 242 PPPK
Dinas Kesehatan mengelola kebijakan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, dan promosi kesehatan. PPPK di sini bertugas di puskesmas, laboratorium kesehatan, dan unit teknis lainnya. -
RSJD Atma Husada Mahakam – 152 PPPK
Rumah sakit jiwa ini menyediakan layanan kesehatan mental dan rehabilitasi psikososial. PPPK di sini bekerja di berbagai lini layanan kesehatan. -
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura – 43 PPPK
Instansi ini berperan dalam ketahanan pangan dan pengembangan pertanian. PPPK di sini meliputi penyuluh pertanian, teknisi benih, dan staf lapangan. -
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM – 36 PPPK
Dinas ini mendukung pengembangan sektor industri dan usaha kecil. PPPK bertugas sebagai pendamping UMKM, analis pasar, dan fasilitator program koperasi. -
Dinas Kehutanan – 22 PPPK
Mengelola kawasan hutan dan konservasi. -
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan – 14 PPPK
Instansi ini menangani kesehatan hewan, pengawasan produk ternak, dan pengembangan peternakan. PPPK di sini bekerja di laboratorium, balai pembibitan, dan lapangan. -
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan – 13 PPPK
Meski jumlahnya kecil, PPPK di sini berperan penting dalam pengelolaan arsip daerah, layanan perpustakaan, dan literasi masyarakat.
